Regulasi
•
09 November 2026
•
Oleh Tim Hukum & Satgas PPKPT UP45
Ringkasan Resmi Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 tentang PPKPT di Universitas Proklamasi 45
Ringkasan komprehensif Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) serta penerapannya di Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi resmi mengesahkan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT). Regulasi ini merupakan pembaruan sekaligus penguatan menyeluruh atas Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021, memperluas cakupan perlindungan civitas akademika tidak hanya pada kekerasan seksual, tetapi juga perundungan (bullying), kekerasan fisik, kekerasan psikis, intoleransi/diskriminasi, serta kebijakan yang mengandung kekerasan.
Berikut adalah poin-poin pokok intisari Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 yang wajib dipahami seluruh civitas akademika Universitas Proklamasi 45:
1. RUANG LINGKUP DAN SASARAN BERLAKU
Regulasi ini mengikat dan melindungi seluruh warga kampus:
- Seluruh Mahasiswa Universitas Proklamasi 45 (sarjana, vokasi, maupun program profesi);
- Pendidik (Dosen tetap, dosen tidak tetap, dan pengajar tamu);
- Tenaga Kependidikan (staf administrasi, laboran, dan teknisi);
- Warga Kampus Lainnya yang beraktivitas di lingkungan kampus UP45 (petugas keamanan, petugas kebersihan, pengelola kantin, mitra kerja, serta tamu undangan).
Perlindungan berlaku untuk kejadian di dalam lingkungan kampus UP45 Babarsari, kegiatan resmi di luar kampus (KKN, magang kerja, penelitian lapangan, kompetisi, studi banding), maupun ruang digital (grup WhatsApp, media sosial, dan platform daring).
2. KEDUDUKAN DAN TUGAS SATGAS PPKPT
Setiap perguruan tinggi termasuk UP45 diwajibkan membentuk Satuan Tugas PPKPT yang independen dengan masa bakti yang ditentukan. Anggota Satgas terdiri atas perwakilan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan komposisi keterwakilan perempuan minimal 50%. Satgas bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Proklamasi 45 dan memiliki fungsi utama: merancang pedoman pencegahan, menerima laporan, memimpin investigasi objektif, mendampingi korban, serta merekomendasikan sanksi administratif.
3. EMPAT PILAR PENANGANAN UTAMA
A. Pencegahan: Pembelajaran modul wajib anti-kekerasan saat orientasi mahasiswa baru (PKKMB), penataan tata ruang kampus yang aman, penerangan memadai di titik rawan, serta penyediaan ruang layanan tertutup di Gedung Rektorat Lt. 1 UP45.
B. Penanganan Terpadu: Melalui alur terstruktur yang mencakup Penerimaan Laporan, Pemeriksaan/Investigasi, Kesimpulan Sidang Rekomendasi, Penetapan Keputusan Rektor, serta Pemulihan & Pemantauan berkala.
C. Perlindungan Saksi dan Korban: Jaminan kerahasiaan identitas 100%, opsi pelaporan anonim, penyediaan tempat tinggal aman (safehouse), serta perlindungan mutlak dari ancaman sanksi balasan maupun hambatan akademik.
D. Pemulihan Korban: Pendampingan psikologis trauma healing bersama klinisi Fakultas Psikologi UP45, bantuan advokasi hukum gratis oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum UP45, serta akomodasi studi berupa izin dispensasi perkuliahan dan penggantian dosen pembimbing bila diperlukan.
4. KLASIFIKASI SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELAKU
Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 menetapkan klasifikasi sanksi yang tegas tanpa toleransi:
- Sanksi Ringan: Teguran tertulis resmi bermaterai, permohonan maaf tertulis yang dipublikasikan secara internal, dan kewajiban mengikuti program pembinaan perilaku anti-kekerasan.
- Sanksi Sedang: Pemberhentian sementara dari jabatan struktural atau penugasan mengajar bagi dosen, pencabutan hak beasiswa, serta skorsing kuliah bagi mahasiswa maksimal 2 semester.
- Sanksi Berat: Pemberhentian tetap dengan tidak hormat bagi dosen dan tendik, pemberhentian tetap (Drop Out / DO) sebagai mahasiswa UP45, serta pelaporan ke ranah pidana kepolisian sesuai UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
5. KOMITMEN ZERO TOLERANCE UNIVERSITAS PROKLAMASI 45
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta menegaskan komitmen penuh 'Zero Tolerance' bagi pelaku kekerasan. Jangan ragu untuk melapor melalui Portal Pelaporan PPKPT ini atau hubungi hotline resmi Satgas di nomor +62 815-7817-0845.
Berikut adalah poin-poin pokok intisari Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 yang wajib dipahami seluruh civitas akademika Universitas Proklamasi 45:
1. RUANG LINGKUP DAN SASARAN BERLAKU
Regulasi ini mengikat dan melindungi seluruh warga kampus:
- Seluruh Mahasiswa Universitas Proklamasi 45 (sarjana, vokasi, maupun program profesi);
- Pendidik (Dosen tetap, dosen tidak tetap, dan pengajar tamu);
- Tenaga Kependidikan (staf administrasi, laboran, dan teknisi);
- Warga Kampus Lainnya yang beraktivitas di lingkungan kampus UP45 (petugas keamanan, petugas kebersihan, pengelola kantin, mitra kerja, serta tamu undangan).
Perlindungan berlaku untuk kejadian di dalam lingkungan kampus UP45 Babarsari, kegiatan resmi di luar kampus (KKN, magang kerja, penelitian lapangan, kompetisi, studi banding), maupun ruang digital (grup WhatsApp, media sosial, dan platform daring).
2. KEDUDUKAN DAN TUGAS SATGAS PPKPT
Setiap perguruan tinggi termasuk UP45 diwajibkan membentuk Satuan Tugas PPKPT yang independen dengan masa bakti yang ditentukan. Anggota Satgas terdiri atas perwakilan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dengan komposisi keterwakilan perempuan minimal 50%. Satgas bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Proklamasi 45 dan memiliki fungsi utama: merancang pedoman pencegahan, menerima laporan, memimpin investigasi objektif, mendampingi korban, serta merekomendasikan sanksi administratif.
3. EMPAT PILAR PENANGANAN UTAMA
A. Pencegahan: Pembelajaran modul wajib anti-kekerasan saat orientasi mahasiswa baru (PKKMB), penataan tata ruang kampus yang aman, penerangan memadai di titik rawan, serta penyediaan ruang layanan tertutup di Gedung Rektorat Lt. 1 UP45.
B. Penanganan Terpadu: Melalui alur terstruktur yang mencakup Penerimaan Laporan, Pemeriksaan/Investigasi, Kesimpulan Sidang Rekomendasi, Penetapan Keputusan Rektor, serta Pemulihan & Pemantauan berkala.
C. Perlindungan Saksi dan Korban: Jaminan kerahasiaan identitas 100%, opsi pelaporan anonim, penyediaan tempat tinggal aman (safehouse), serta perlindungan mutlak dari ancaman sanksi balasan maupun hambatan akademik.
D. Pemulihan Korban: Pendampingan psikologis trauma healing bersama klinisi Fakultas Psikologi UP45, bantuan advokasi hukum gratis oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum UP45, serta akomodasi studi berupa izin dispensasi perkuliahan dan penggantian dosen pembimbing bila diperlukan.
4. KLASIFIKASI SANKSI ADMINISTRATIF BAGI PELAKU
Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 menetapkan klasifikasi sanksi yang tegas tanpa toleransi:
- Sanksi Ringan: Teguran tertulis resmi bermaterai, permohonan maaf tertulis yang dipublikasikan secara internal, dan kewajiban mengikuti program pembinaan perilaku anti-kekerasan.
- Sanksi Sedang: Pemberhentian sementara dari jabatan struktural atau penugasan mengajar bagi dosen, pencabutan hak beasiswa, serta skorsing kuliah bagi mahasiswa maksimal 2 semester.
- Sanksi Berat: Pemberhentian tetap dengan tidak hormat bagi dosen dan tendik, pemberhentian tetap (Drop Out / DO) sebagai mahasiswa UP45, serta pelaporan ke ranah pidana kepolisian sesuai UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
5. KOMITMEN ZERO TOLERANCE UNIVERSITAS PROKLAMASI 45
Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta menegaskan komitmen penuh 'Zero Tolerance' bagi pelaku kekerasan. Jangan ragu untuk melapor melalui Portal Pelaporan PPKPT ini atau hubungi hotline resmi Satgas di nomor +62 815-7817-0845.
Mengalami atau menyaksikan kekerasan di kampus?
Jangan ragu melapor. Kerahasiaan Anda dilindungi penuh oleh Tim Portal Pelaporan PPKPT UP45.