Panduan & Alur Lengkap Pelaporan Kasus di UP45
Ketahui bagaimana proses pelaporan berjalan dari awal pengaduan, investigasi independen, hingga putusan sanksi dan pemulihan psikologis korban.
5 Tahap Penanganan Standar Satgas PPKS UP45
Tahap 1: Penerimaan Laporan Pengaduan
Laporan dapat disampaikan secara mandiri oleh korban, saksi, keluarga, atau tenaga pendidik melalui formulir digital di situs ini (bisa memilih Lapor Anonim) atau datang langsung ke Posko PPKS Rektorat UP45 Lt. 1. Pelapor akan langsung menerima Kode Tiket Pengaduan dan PIN Akses 6 Digit untuk melacak progres secara mandiri.
Tahap 2: Verifikasi & Asesmen Perlindungan Korban
Dalam waktu maksimal 2 x 24 jam kerja, Satgas menelaah keabsahan laporan. Apabila korban mengalami ancaman keselamatan atau trauma berat, Satgas langsung mengaktifkan emergency protection: perlindungan tempat tinggal aman (safehouse), pendampingan medis/visum, serta konseling darurat oleh psikolog Fakultas Psikologi UP45.
Tahap 3: Pemeriksaan / Investigasi Mendalam
Tim pemeriksa menggali keterangan dari pelapor, korban, saksi-saksi, serta memeriksa terlapor secara terpisah tanpa mempertemukan korban dengan pelaku secara langsung (mencegah trauma lanjutan). Seluruh keterangan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan resmi.
Tahap 4: Sidang Pleno & Rekomendasi Sanksi Administratif
Satgas mengadakan rapat pleno tertutup untuk menyusun simpulan kasus. Jika terbukti terjadi kekerasan, Satgas menerbitkan Rekomendasi Sanksi Administratif kepada Rektor Universitas Proklamasi 45 sesuai tingkat pelanggaran (ringan, sedang, atau berat).
Tahap 5: Penetapan SK Sanksi, Pemulihan, & Monitoring
Rektor UP45 menetapkan Keputusan Sanksi. Korban memperoleh hak pemulihan status akademik (penggantian pembimbing/kelas) dan pendampingan trauma healing jangka panjang. Satgas memantau secara berkala untuk memastikan tidak ada intimidasi balasan dari pihak pelaku.
Klasifikasi Sanksi Administratif bagi Pelaku di UP45
- Teguran tertulis bermaterai resmi dari pimpinan UP45.
- Pernyataan permohonan maaf tertulis yang dipublikasikan secara internal.
- Kewajiban mengikuti konseling pembinaan perilaku anti-kekerasan.
- Pemberhentian sementara dari jabatan/tugas mengajar (bagi dosen).
- Pencabutan beasiswa atau bantuan dana pendidikan.
- Skorsing kegiatan kemahasiswaan atau perkuliahan 1 hingga 2 semester.
- Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa (Drop Out / DO).
- Pemberhentian tetap sebagai dosen atau tenaga kependidikan UP45.
- Pemberhentian tidak dengan hormat serta laporan pidana ke Kepolisian (UU TPKS).